Wacana Penurunan Jokowi

          Tersirat kabar seruan aksi dari BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ) perihal penurunan Jokowi 20 Mei mendatang.

          Setidaknya seruan ini menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk para aktivis, akademisi dan seluruh elemen mahasiswa. Betapa tidak, seruan itu terus mengalir di dunia media sosial, baik di BBM, Whatsapp, Facebook, Twitter, dan akses media lainnya.

Terlepas apakah seruan itu hanyalah kabar hoax atau semacam  wacana bohong penuh sensasi, atau mungkin aksi itu akan benar terjadi, tulisan ini hanya ingin mengkritisi seruan aksi tersebut.

          Tulisan  ini  juga tidak bermaksud membela Jokowi. Penulis sebagai kapasitas mahasiswa dan aktivis pergerakan, akan memaparkan secara realistis konteks perpolitik nasional dan kebijakan pemerintah mutakhir yang berkembang.

Sebuah wacana

          Setiap kali saya berdiskusi dengan teman-teman aktivis perihal penurunan Jokowi, saya selalu membuka sebuah pertanyaan fundamental. Mengapa seruan aksi harus 20 Mei? Setidaknya ada dua pendapat, pertama, rentan waktu yang ditentukan adalah  untuk mengonsolidasikan dan mengorganisir  massa guna membawa aksi yang besar dan mencapai klimaks pada 20 Mei mendatang. Kedua, bulan Mei adalah bulan bersejarah bagi Indonesia, sebagaimana gerakan aksi mahasiswa meruntuhkan Orde Baru di bulan Mei.

          Tentu dasar berfikir seperti itu masuk akal, namun hemat saya sangat dangkal. Dalam hal ini saya sepakat dengan analisis politik barat, Noam Chomsy dalam tesisnya mengatakan, kritik terhadap pemerintah di negara-negara dunia yang dianggap gagal mengelola negara, sering menggunakan isu-isu aksi turun ke jalan. Maka dalam bayangan saya, wacana aksi penurunan Jokowi dengan rentan waktu yang lama bukan untuk pengorganisiran massa. Isu itu tak lain adalah sebuah wacana aktivis untuk menegur dan memberi peringatan kepada Jokowi agar menyelesaikan konflik-konflik dan persoalan yang berkembang saat ini sebelum rentan waktu 20 Mei mendatang. Baik itu persoalan politik, ekonomi dan persoalan lain yang terjadi saat ini.

Dalam perspektif politik, seruan ini menjadi positif ketika atas dasar idealisme mahasiswa sebagai penggerak perubahan dan barisan shaf awal mengkritisi pemerintah yang otoriter, semena-mena dan tak mampu menjaga stabilitas negara. Maka silahkan dilanjutkan dengan aksi damai, menuntut pemerintah lebih baik dalam menerapkan kebijakan. Namun akan menjadi negatif jika seruan itu hanyalah sensasi hoax orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan malah memprovokasi kebijakan-kebijakan yang mapan. Jika itu benar bukankah akan menjadi aib bagi mahasiswa

Maka dalam hal ini, sebagai mahasiswa perlu kiranya memahami secara realistis dan obyektif tentang kebijakan pemerintah di masa awal pemerintahan ini. Artinya, sebagai kader bangsa dan pemegang hak penuh warisan mengelola dan menjaga negara, kita harus memaparkan secara nyata, bukan atas dasar kebencian, atau kekecewaan yang mendalam berlarut-larut karna di pemilu Jokowi menang. Jangan sampai kita menjustice, atau memprovokasi gerakan penurunan Presiden. Karna realitas politik nasional yang berkembang dengan berbagai macam cabang kekuasaan adalah masalah pokok bangsa menuju perubahan. Persolan ini sejatinya dipahami oleh semua kalangan.

Beberapa Fakta

Apa yang dilakukan jokowi sampai hari ini sudah baik. Faktanya, pemerintah telah melakukan kebijakan-kebijakan dan program bagus seperti penenggelaman kapal nelayan asing yang melanggar teritorial laut Indonesia, pembangunan infrastruktur negara, eksekusi mati penyokong narkoba,  kebijakan menggerakkan sektor perekonomian riil, program kartu sakti seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pembangunan 1 Juta rumah telah dimulai, pembangunan listrik 25 Ribu megawolt, dan tentu tak mungkin ditulis di sini program-program lain Jokowi yang baik.

Memang kebijakan baik ini tak begitu mudah dirasakan dampaknya oleh rakyat. Jauh dari semua itu, tahap konsolidasi pemerintahan tak gampang dilakukan dalam rentan waktu yang cepat. Setidaknya, butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk melihat kinerja pemerintah dan dampak bagi perekonomian, politik dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan program Nawacita Presiden yang tertulis dalan 24 lembar halaman itu, kita harus mendukung penuh presiden menghadapi segala badai masalah yang menimpa negeri ini.

Solusi Bijaksana

Wacana menjatuhkan presiden Jokowi harus kita selesaikan dengan solusi yang bijaksana. Menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Presiden sebagai pemilik eksekusi kebijakan harus kita kritisi, namun bukan dengan menjustice sumber dari segala problem.

Mengevalusasi kinerja pemerintah selama setengah tahun ini masih terlalu dini. Pemakzulan presiden tidaklah mudah, tak semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan-persoalan besar bangsa ini tak bisa diselesaikan dan dicari siapa yang berkuasa dan bagaimana peran penguasa. Yang diperlukan saat ini adalah semangat membangun Indonesia yang maju, sejahtera dan  damai.

Jangan sampai hiruk pikik kegaduhan yang terjadi diperparah oleh arus wacana penuruan presiden. Semua perilaku itu suatu nalar di luar tradisi kita. Masyarakat Indonesia yang ramah, damai, dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah.

Ketika pesoalan-persoalan nasional terus mengalir berduyun-duyunan, tentu sulit bagi siapapun untuk tidak mengarahkan telunjuk kepada Presiden sebagai aktor yang paling bertanggungjawab menghentikannya.

Namun, selaiknya kita harus mempertahankan Jokowi sampai 2019. Jika tidak, kita akan lebih susah lagi. Jika pemerintahan susah maka bisnis akan susah, ekonomi krisis, kebijakan pembangunan berhenti, politik krisis dan mengalamai masa fluktuasi kemunduran. Di sisi lain negara akan kacau. Dampak besarnya adalah krisis negara. Ketika negara krisis yang dirugikan adalah rakyat semua.

Maka jauh dari itu semua kita harus berfikir reflektif, mari bersama-sama berkomitmen untuk menjaga, mengawasi dan mengkritisi pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. Kita lawan orang yang ingin menjatuhkan Jokowi, baik yang berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Namun kita dukung pihak yang mengkritisi Jokowi atas nama kebaikan dan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.